Gagasan 'Kampus Merdeka' yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai hanya mengarahkan institusi sebagai penyuplai tenaga kerja bagi pabrik dan industri. Paradigma merdeka harus diartikan sebagai kebebasan di bidang akademis untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena jika hanya berorientasi tenaga kerja siap pakai, hal ini seharusnya cukup didorong pada kampus-kampus vokasi.

Belakangan, universitas kehilangan suara seiring okupasi politik yang menggeret para dosen ke pemerintahan. Mereka tidak nyaring bersuara terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari upaya pelemahan pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK, hingga 'omnibus law' cipta lapangan kerja -yang terlalu berpihak pada pengusaha.

Kampus Merdeka ala Nadiem sebaiknya mendahulukan kebebasan kampus dari belenggu pemerintah yang bermotif politik dan meredam kritik. Tanpa itu, kampus hanya akan menjadi institusi dingin, kopong, dan miskin gagasan.