Editorial Tempo menyebut bahwa arah pengembangan wisata premium di kawasan konservasi komodo salah arah. Bukannya semakin mendorong keterlibatan warga lokal--yang selama ini telah hidup berdampingan dengan komodo--pemerintah justru memberi karpet merah untuk investor.

 

Pemerintah memberikan konsesi ratusan hektare untuk pengelolaan wisata berbasis alam (ecotourism) di area Taman Nasional Komodo kepada beberapa perusahaan. Pemerintah juga menyetujui penambahan area komersial hingga belasan ribu hektar.

 

Namun pembangunan infrastruktur mewah ala ‘Jurassic Park’ di lahan konservasi ini justru dikhawatirkan mengancam habitat komodo. Selain itu, warga yang tinggal di Pulau Komodo dan Pulau Rinca pun juga terancam direlokasi. 

 

Lebih lengkapnya, dengarkan obrolan Lisa dan Azul bersama Gregorius Afioma, ketua organisasi masyarakat Sunspirit for Justice and Peace, yang bermukim di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.