Sekolah dibuka kembali pada 2021. Walau ada para siswa dan guru yang menyambut kebijakan ini, redaksi Tempo memiliki pandangan lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi ke daerah.

 

Kementerian harus menetapkan standar dan indikator jelas yang wajib diikuti daerah agar bisa membuka kembali sekolah. Tanpa itu, terbuka peluang pemerintah daerah mengambil keputusan dengan pertimbangan non-pandemi. Apalagi, akurasi data pandemi amat rendah, karena minimnya pengetesan.

 

Lalu, kalau pada akhirnya pembelajaran tatap muka tetap tak terhindarkan, pemerintah mesti menyiapkan rencana rinci. Rencana itu memasukkan upaya solutif jika kelak muncul kluster baru di sekolah. Biar bagaimanapun, keselamatan peserta didik dan guru akan jadi pertaruhan. 

 

Pembelajaran jarak jauh memang tak luput dari dampak negatif terhadap peserta didik. Guru dan siswa ‘dipaksa’ lebih adaptif terhadap teknologi agar pembelajaran tetap berlangsung. Namun solusi itu patut dipertimbangkan, karena keselamatan siswa dan guru harus tetap menjadi prioritas tertinggi.