Minggu, 20 September 2020

Program pembangunan lumbung pangan di lahan gambut tuai kontroversi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah mengulang apa yang dulu dilakukan Presiden Soeharto: memaksakan lahan gambut menjadi lahan produksi. Padahal, program lahan gambut sejuta hektar yang digemborkan dapat meningkatkan pasokan beras itu berakhir tragis, meninggalkan lingkungan rusak dan kasus korupsi.

 

Gagasan Presiden Jokowi juga terkesan tergesa-gesa, karena targetnya adalah mengubah 160 ribu lebih hektar lahan gambut menjadi lahan pertanian hanya dalam kurun satu tahun. Sedangkan berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya, hanya seperempat lahan yang layak sebagai lahan pertanian. Kalaupun dipaksakan, butuh ongkos yang mahal dan waktu yang lama.

 

Selain itu, mempercayakan proyek yang menyangkut pangan ini ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jelas salah kaprah. Kementerian pertahanan seharusnya fokus pada antisipasi ancaman negara luar. Urusan pertanian sebaiknya dikembalikan ke Kementerian Pertanian.