Meningkatkan transparansi penanganan wabah seharusnya menjadi tugas awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk presiden. Karena belakangan Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Padahal sensor informasi itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah corona yang tengah kita hadapi.


Belajar dari Singapura dan Taiwan, kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan menangani penyebaran wabah. Dengan tetap menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites.

 

Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang segera membatasi keramaian, termasuk memindahkan kegiatan belajar di sekolah menjadi 'online', sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota harus tahu tingkat risiko wabah di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini.


Semua kepala daerah mesti tahu apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Mereka harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini, prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang.


Selain itu, solidaritas sosial masyarakat juga diharapkan terjaga. Dengan tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, padahal wabah di negara lain berangsur mereda.