Kekerasan di Papua datang silih berganti. Oktober lalu, TNI menyerang permukiman di Kiwirok dengan melontarkan roket dari helikopter yang membuat ratusan warga mengungsi. Serangan ini merupakan buntut insiden pembakaran fasilitas kesehatan sebulan sebelumnya yang menyebabkan sejumlah tenaga kesehatan terluka dan seorang perawat tewas. TNI dan polisi menuding Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun OPM menyangkal tudingan itu.

 

Di Papua, kekerasan memang telah memanjang dan melebar. Konflik dan kepentingan saling sengkarut. Yang satu menyerang atas nama “negara kesatuan”. Yang lain atas nama kemerdekaan. Sudah saatnya pemerintah menghentikan kekerasan dan menyetop operasi militer di Papua.

 

Percakapan tentang penentuan nasib sendiri hendaknya tidak dibaca melulu sebagai pintu masuk bagi kemerdekaan Papua. Munculnya gerakan separatisme untuk menentukan nasib sendiri hendaknya dilihat sebagai kerelaan Jakarta untuk membiarkan rakyat Papua mendefinisikan dirinya sendiri, termasuk mengukur kemampuan dan menakar kemandirian. Membuka dialog seluas-luasnya bisa membuka pintu bagi pertukaran gagasan dan proses saling memahami.