Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua kenaikan kasus positif Covid-19. Rumah sakit mulai kehabisan ruang perawatan dan isolasi, anak-anak mulai terpapar. Dalam situasi genting, pemerintah seharusnya tak boleh lagi ragu menentukan arah kebijakan seperti kala awal pandemi.

 

Kebijakan yang memilih ekonomi dan kesehatan jalan sekaligus di situasi pandemi yang berkecamuk, terbukti tak berhasil. Ekonomi tak akan tumbuh apabila penanganan pandemi belum terselesaikan.

 

Sayangnya, arahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat pemerintahannya tampak penuh kontradiksi dan setengah hati. Ketiadaan komando yang tegas dan konsisten membuat pelaksana program di lapangan kocar-kacir dan tidak sinergi.

 

Di lebaran tahun ini, meski ada larangan mudik, tak kurang dari 1,5 juta kendaraan lolos dari penyekatan di jalan-jalan raya. Langkah Menteri Luar Negeri menutup akses kunjungan warga dari negara-negara di zona merah pandemi tak efektif karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gagal mengetatkan pemeriksaan imigrasi dan karantina di bandara dan pelabuhan.

 

Serangkaian kebijakan Menteri Kesehatan menekan angka penularan virus corona akan termentahkan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka opsi sekolah tatap muka. Upaya mencegah bertambahnya angka kematian juga akan berantakan kalau Menteri Pariwisata terus menggembar-gemborkan “work from Bali”.

 

Terus-menerus menyalahkan warga yang dinilai tak berdisiplin menerapkan protokol kesehatan juga tak menyelesaikan masalah. Faktanya, banyak pula pejabat yang masih tak patuh protokol kesehatan. Di tengah masih semrawutnya penanganan pandemi di Indonesia, kita tentu belum bisa meniru Singapura yang berencana hidup berdampingan dengan Covid-19.